Jakarta, CNN Indonesia –
Sejumlah Pengurus Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah telah melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Pengurus Daerah (DPW) PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo.
Mereka meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI segera mencopot Yogo dari jabatannya. 25 DPD melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jateng melalui jumpa pers di sebuah restoran di Karanganyar, Selasa (30/4).
Yang hadir dalam acara tersebut adalah Ketua DPD Jepara Albert Siahaan, Ketua DPD Klaten Andy Pratama, Ketua Bidang Media DPD PSI Karanganyar Bhondan Devi, dan Wakil Ketua DPW Jateng Eko Christanto.
“Kami minta ketua DPW yang ada diganti dan kami cari presiden terbaik dengan cara terbuka,” kata Albert.
Menurut Albert, Yogo kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai keuangan kelompok. Hal ini terjadi pada pemilu 2024, ketika DPD harus berusaha meraih suara masyarakat.
“Kita tidak tahu apa saja informasi yang ada di DPW, apalagi soal keuangan. Padahal seharusnya kita tahu itu,” kata Albert.
Tak hanya soal keuangan partai, Yogo juga belum paham betul sistem pengelolaan DPD. Menurut Albert, hal itu melanggar aturan PSI yang ditetapkan DPP.
“Ada aturan DPP yang menghalangi terjadinya perubahan struktur DPD pada masa pemilu,” kata Albert.
Apalagi perubahan ini dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dengan proses DPD. Akibatnya, sejumlah DPD PSI di Jateng terpaksa mengulang di tengah masa pemilu.
“Jadi saat kita menghadapi pemilu kemarin, ada konflik internal di DPD,” ujarnya.
Tak hanya itu, Yogo juga dinilai gagal membangun dialog antar caleg PSI yang bersaing di Pemilu Legislatif Jawa Tengah. Akibatnya, terjadi perebutan wilayah antar calon anggota parlemen PSI.
“Saya sendiri pernah mengalaminya. Daerahnya ada di daerah saya, tapi ada pemilih legislatif lain yang masuk. Seharusnya ini diatur oleh DPW,” ujarnya.
Selain itu, Yogo juga menilai dirinya gagal melindungi peraturan daerah. Albert mengatakan Yogo menjanjikan banyak lapangan kerja di banyak daerah. Namun janji tersebut seringkali tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas.
“Contohnya di Blora, kita siapkan kampanye, ada seribu orang yang ikut. Tapi di hari pengajuan, tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan,” ujarnya.
Menurut Albert, mosi tidak percaya sudah dilayangkan ke DPP PSI, Senin (15/4) lalu. Namun DPP PSI tak menanggapi pernyataan tertulis 25 DPD PSI wilayah Jawa Tengah tersebut.
Albert berharap DPP PSI segera mengambil sikap jelas terkait persoalan PSI Jateng. Ingat, dalam waktu dekat PSI akan fokus pada Pilpres serentak.
“Kita berupaya keras untuk berbenah agar PSI khususnya PSI Jateng semakin maju dan kita juga akan mendapatkan pemilu yang bisa mencapai tujuan yang kita sepakati dan tentunya yang diminta DPP,” ujarnya.
CNNIndonesia.com mencoba menghubungi Yogo untuk mengonfirmasi tuduhan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, Yogo belum membalas panggilan telepon maupun SMS.
(Syd/DAL)