Jakarta, CNN Indonesia –
Uni Emirat Arab (UEA) mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyebut negara Teluk dalam proposalnya sebagai salah satu negara yang memerintah Jalur Gaza di bawah pendudukan Israel.
Kritik tersebut disampaikan Syekh Abdullah bin Zayed, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pada Jumat (5/10). Ia menilai Netanyahu tidak memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengambil tindakan tersebut.
Syekh Abdullah bin Zeid mengatakan: “Uni Emirat Arab menolak rencana apa pun untuk menutupi kehadiran Israel di Gaza,” lapor Anadolu Agency pada Sabtu (4/11).
Syeikh Abdullah menegaskan, UEA kini berkomitmen mendukung pemerintahan Palestina yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina.
Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Kamis bahwa Gaza membutuhkan pemerintahan sipil, mungkin dengan dukungan dari Uni Emirat Arab dan negara-negara lain.
Netanyahu mengatakan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan negara-negara lain dapat membantu pemerintah sipil menangani Azhan di wilayah tersebut setelah perang.
Tentara Israel memulai invasi ke Rafah Timur pada Selasa (5 Juli). Pasukan tersebut menyerbu dan menduduki wilayah tempat para pengungsi Gaza mencari perlindungan, dan mengepung Rafah hingga ke Mesir, sekaligus menutup satu-satunya Gerbang Palestina ke dunia.
Anggota kabinet senior di pemerintahan Netanyahu menolak gagasan negara Palestina merdeka, dengan Netanyahu mengatakan Israel harus mempertahankan kendali keamanan di Gaza setelah perang.
Rakyat Palestina menginginkan sebuah negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, dan Amerika Serikat mendukung cita-cita ini.
Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza sebagai persiapan menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan kurang dari 1.200 orang.
Akibat agresi brutal Israel, hampir 34.950 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, dan lebih dari 78.500 orang terluka. (weiwei/weiwei)