Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Keuangan (MNC) Sri Muliani blak-blakan berbicara dengan Presiden terpilih Prabhu Subianto mengenai perubahan pemerintahan dan proyek APBN serta Prinsip Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal 2025 (KEM PPKF).
Sri Molyani mengaku pihaknya terus berkomunikasi dengan tim dan perwakilan Prabhu. Hal itu dimaksudkan agar keinginan Prabowo diperhitungkan dalam rancangan anggaran tahun depan.
Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senin (20/05): “Kami terus menghubungi tim dan pihak yang ditunjuk Pak Prabowo untuk memastikan apa yang kami sampaikan memuat keinginan sebanyak-banyaknya.”
Menurut Sri Mulian, hal itu juga harus dilakukan agar rencana Prabhu bisa terlaksana secepatnya.
Sri Molyani berkata: “Semoga program dan prioritas pemerintahan baru terus berlanjut tanpa menunggu.”
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Sri Muliani untuk terus berkomunikasi dengan Prabowo. Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastovo. Menurutnya, ada rencana pembentukan tim transfer, namun bulan sabitnya belum terlihat.
“Yang kita ketahui selama ini Presiden Jokowi telah menginstruksikan dan menugaskan Ibu Sri Muliani untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih (Prabowo Subianto) untuk melanjutkan. 5/8).
Bawahan Sri Mulian juga mengatakan sebaiknya dilakukan pembicaraan dengan tim Prabhu. Kami berharap peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo berjalan lancar.
Menurutnya, tidak sulit untuk berbicara dengan koalisi maju Indonesia yang mendukung Prabowo. Prostov mengatakan pendukung Prabhu juga hadir di pemerintahan Jokowi.
“Kebanyakan dari mereka berada di pemerintahan. Maksud saya, tidak sulit untuk berkomunikasi, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang sangat tahu anggaran,” ujarnya.
“Kemudian Pak Irlanga Hartartu (Ketua Umum Partai Golkar) juga Menko Perekonomian, yang juga sangat paham dengan keuangan pemerintah dan APBN. Termasuk Pak Zulhas (Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia dan Menteri Perdagangan) dan lainnya.”
Terkait kemungkinan Sri Mulyani tetap menjabat Menteri Keuangan, Prastvo menegaskan Prabhu berhak melakukannya.
(mrh/sfr)