Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengusulkan pembentukan kembali Kementerian Perindustrian agar program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bisa dikelola lebih baik.
Barang Shinta dari dana hibah Tapera juga dibutuhkan pihak swasta. Persyaratan kerja tambahan (MLT) juga berlaku untuk bahan bangunan di BP Jamsostek.
“Itulah sebabnya kami mengusulkannya saat itu. Ini alasan sebenarnya kita usulkan ada kementerian, karena ini (Tapera) harus diatur dengan baik (di dalam negeri dan perkotaan,” ujarnya usai jumpa pers di kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat (31/5). .
Dia mengatakan, usulan pelepasan Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan pendekatan Apindo.
Selain itu, Shinta berharap pemerintah bisa kembali menaikkan gaji BPJS yang menurut PP terkait maksimal 30 persen atau Rp138 triliun.
Pasalnya, aset JHT senilai sekitar Rp 460 triliun diyakini akan digunakan untuk program MLT karyawan di dalam negeri karena ketersediaan dana MLT sangat tinggi dan diyakini penggunaannya tidak meningkat.
Apindo sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan masukan sejak UU Tapera terbit pada 2016. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan terhadap upaya tersebut.
“Anda dan jajaran berusaha memberikan masukan khusus kepada pemerintah. Kami sudah (menyampaikan), tapi mungkin pemerintah tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menyerah, kami akan memberikan saran lagi.” kamu punya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan aturan baru terkait subsidi program Tapera bagi seluruh pegawai. Tawaran ini mengurangi gaji sebesar 2,5 persen bagi PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan pegawai swasta.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diatur pada 20 Mei 2024.
Keputusan pemotongan gaji pejabat program Tapera juga menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut diyakini akan menambah beban kehidupan masyarakat terhadap perekonomian Tanah Air.
(del/sfr)