Denpasar, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Kantor Konglomerasi Pengelolaan Kekayaan Keluarga (Family Office) akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan RI. Hal ini untuk mencegah pencucian uang.
“Nanti kita syuting semuanya, kita ajak semua nonton, kita kerja sama tim. Jadi kita tidak hanya duduk-duduk melihat satu aspek, kita melihat dari sudut yang berbeda,” kata Luhut kepada majalah The Global seusai tampil. Dialog Acara Pembangunan Laut Berkelanjutan, Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).
Selain itu, pihaknya juga melakukan studi banding ke Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Hong Kong.
“Kalau kita di Dubai, Singapura, kenapa tidak bisa? Kita tidak boleh menjadi orang asing lalu berpikir-pikir lalu takut, itu hanya memikirkan menjadi orang asing,” ujarnya.
Luhut sebelumnya menyatakan Indonesia bisa mengungguli Singapura dan Hong Kong jika mendirikan kantor keluarga.
Kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang investasi dan pengelolaan kekayaan untuk keluarga kaya. Hal ini bertujuan untuk secara efektif menumbuhkan dan mentransfer kekayaan antar generasi.
Luhut menjelaskan, kini ada beberapa negara di dunia yang menata harta milik orang-orang kaya tersebut. Dua di antaranya berada di Asia, yakni Singapura dengan 1.500 kantor keluarga dan Hong Kong dengan 1.400 kantor keluarga.
Namun, menurut Luhut, kondisi geopolitik Hong Kong akhir-akhir ini sedang tidak stabil. Pada saat yang sama, Singapura akan memperkenalkan perubahan peraturan investasi.
Menurut Luhut, hal ini meningkatkan risiko dan ketidakpastian bagi investor di dalam negeri. Oleh karena itu, konglomerat Indonesia berpeluang mendirikan kantor keluarga untuk menaruh uang.
“Hal ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang untuk menjadi alternatif dalam pendirian Wealth Management Center (WMC) karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita sangat kuat, kondisi politik juga stabil dan orientasi geopolitik kita netral,” jelas Luhut. akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, pada Senin (1/7).
Namun Faisal Basri, mantan ekonom INDEF, mengkritik rencana pemerintah mendirikan kantor keluarga. Menurut dia, pembukaan kantor keluarga tidak bermanfaat karena tidak menambah pendapatan negara dan berpotensi menjadi lubang pencucian uang.
“Singapura yang memiliki hukum yang baik, kini menolak mendirikan (kantor keluarga) karena tidak ingin terlihat atau dipandang sebagai negara yang melakukan pencucian uang,” ujarnya.
Ia pun menanyakan apakah pemerintah benar-benar siap membuat kantor keluarga dengan konsekuensinya.
“Bisa saja ada perjudian online, narkoba, penjahat yang mendirikan kantor keluarga dengan mengatasnamakan seseorang. Itu bisa saja terjadi. Pertanyaannya, siap atau tidak?”
(kdf/sfr)