Jakarta, CNN Indonesia —
Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diajukan pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut.
APBN 2025 akan menjadi anggaran pertama bagi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini DPR RI beranggotakan sembilan partai yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP.
“Sehingga ada 9 kelompok yang menyampaikan pandangan kelompoknya masing-masing. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan kelompok tersebut dijadwalkan pada Selasa, 4 Juni 2024.” ).
Namun ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya, PDI-P meminta pemerintah menurunkan defisit anggaran tahun depan hingga nol persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kebijakan defisit dalam APBN 2025 diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen,” kata Eddie Varianto yang bertugas membaca pendapat kelompok PDI Perjuangan itu.
PDI-P juga menilai beban pemerintahan lama tidak boleh dialihkan ke kepemimpinan baru.
“Tidak pantas pemerintahan lama membebani RKP dan RPJMN atau program baru yang defisit APBN transisi,” ujarnya.
Selain itu, Partai Janata juga meminta penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) yang rencananya akan dinaikkan menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Sebab, hal itu diyakini akan menurunkan daya beli masyarakat dan tujuan perekonomian tidak tercapai.
“Kelompok Partai Rakyat meminta pemerintah menunda kenaikan PPN sebesar 12 persen. Memang benar tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata PPN dunia, termasuk OECD yang sebesar 15 persen, tapi ini penting,” jelasnya. Penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini menggunakan skema tarif tunggal,” kata Muhammad Aras yang bertugas membaca komentar kelompok PPP tersebut.
Sementara itu, Kelompok Garindra dan Golkar mendukung program makan gratis Prabhu-Gibran yang masuk dalam APBN 2025.
(Wanita/Agustus)